Akibat razia pedagang burung di Pangkalan Bun meradang

5/17/2014
Beberapa hari terakhis ini para penjual burung yang biasa berjualan di pasar burung di Kecamatan Pangkalan Banteng, Kelurahan Baru dan Raja Kecamatan Arut Selatan, Kota Pangkalan Bun sedang meradang. Lantaran beberapa waktu sebelumnya pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Wilayah II Pangkalan Bun melakukan razia di lokasi tersebut. Dalam razia tersebut, sekitar 45 ekor burung berbagai jenis yang dijual di bebeapa kios di pasar burung itu disita oleh petugas BKSDA.

razia burung
Pedagang burung di Pangkalan Bun yang resah karena pihak BKSDA merazia mereka tanpa sosialisasi





Seperti dilansir Kalteng Pos, penyitaan tersebut dilakukan lantaran pihak BKSDA menuding sejumlah burung yang dijual dikios setempat merupakan burung selundupan, karena tidak memiliki dokumen lengkap saat penjualan. Akibat aksi penyitaan tersebut puluhan pedagang burung pada hari Rabu (14/5) mendatangi Kantor Bupati Kobar untuk bertemu dengan Wakil Bupati Kobar Bambabg Purwanto selaku Ketua Pecinta Burung di Kobar, agar bersedia meminta kepada pihak BKSDA supaya tidak semena-mena dalam malakukan aksi razia kepada masyarakat penjual burung di pasar setempat. 

Ketika dikonfirmasi, Wakil Bupati mengakui adanya razia terhadap sejumlah penjual burung yang dilakukan oleh anggota BKSDA Wilayaj II Pangkalan Bun. Razia tersebut dilakukan BKSDA lantaran telah diatur oleh Undang-undang yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat mengenai pemeliharaan dan penjualan burung, sehingga pihak BKSDA sebenarnya hanya melaksanakan undang-undang tersebut.

Namun Undang-undang tersebut masih belum disosialisasikan secara menyeluruh kepada seluruh masyarakat pecinta dan pedagang burung di Kobar. Karena masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahuinya. Karena itu pula, sebagai bagian dari Pemkab Kobar, pihaknya menyarankan sebelum dilakukan razia, terlebih dahulu harus gencar disosialisasikan kepada masyarakat. 

“Keterangan pihak BKSDA kepada kita, bahwa mereka telah mensosialisasikan undang-undang tersebut. Namun tidak secara menyeluruh, karena itu kita sarankan, agar melakukan sosialisasi secara menyeluruh dulu,” kata Bambang Purwanto diruang kerjanya.

Sedangkan dilain tempat, Kepala BKSDA WIlayah II Pangkalan Bun, Hartono belum bersedia memberikan jawaban ketika dicoba dihubungi oleh wartawan.
Produk khusus penangkaran omkicau

Artikel Terkait

Previous
Next Post »
close